 |
| Ilustrasi: AI/As'ad Fauzuddin Khunaifi |
As'ad Fauzuddin Khunaifi
Pimpinan Konsolidosa
Jombang kembali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang membawa harapan besar tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU yang berlangsung 27-31 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto membuka forum tersebut pada Kamis, 27 Agustus, di Lapangan Untung Suropati. Hari ini, Jumat, persidangan mulai memasuki tahapan pembahasan yang lebih serius.
Muktamar bukan sekadar pergantian pengurus. Ia merupakan forum tertinggi tempat arah perjuangan organisasi dirumuskan untuk lima tahun mendatang. Ada lima sidang pleno dan enam sidang komisi yang menjadi ruang untuk membahas organisasi, program, rekomendasi, serta berbagai persoalan keagamaan melalui bahtsul masail.
Di luar ruang sidang, pemandangan lain justru lebih menggetarkan. Sekitar 50 ribu rombongan yang disebut sebagai Romlah, Rombongan Lillahi Ta'ala, diperkirakan datang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka bukan pemilik kartu suara. Mereka bukan orang yang menentukan siapa yang duduk di kursi kepengurusan. Mereka datang membawa kecintaan kepada NU, ngalap berkah, meramaikan suasana Muktamar, sekaligus menghidupkan denyut ekonomi masyarakat sekitar.
Di sinilah Muktamar NU menghadirkan sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi terdapat massa kultural yang datang dengan kesederhanaan. Di sisi lain terdapat struktur organisasi yang sedang berhadapan dengan pertarungan gagasan, kepentingan, dan suksesi kepemimpinan. Keduanya berada di tempat yang sama, tetapi tidak selalu berbicara dengan bahasa yang sama.
Romlah datang dengan ongkos sendiri. Sebagian mungkin menempuh perjalanan panjang menggunakan bus, kereta, atau kendaraan sederhana. Mereka tidak datang untuk menghitung siapa memperoleh berapa suara. Mereka datang karena NU bagi mereka bukan sekadar struktur kepengurusan. NU adalah identitas sosial, tradisi keagamaan, ingatan keluarga, pesantren, masjid, langgar, dan kehidupan sehari-hari yang diwariskan lintas generasi.
Karena itu, suara-suara kritis menjelang Muktamar patut didengar tanpa harus buru-buru dianggap sebagai serangan kepada NU. Salah satunya datang dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang menyoroti menguatnya isu politik transaksional dan dugaan politik uang menjelang Muktamar. Kritik semacam ini justru penting sebagai cermin agar organisasi sebesar NU tidak kehilangan kemampuan melakukan otokritik.
Masalahnya bukan sekadar siapa menang dan siapa kalah. Masalah yang jauh lebih besar adalah bagaimana proses memilih pemimpin berlangsung. Organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh sosial begitu besar semestinya tidak membiarkan suksesi dipersepsikan seperti transaksi dalam kontestasi politik praktis. Dugaan mengenai permainan suara, karantina pengurus, atau transaksi kepentingan perlu dijawab dengan transparansi dan mekanisme organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan kemarahan kepada mereka yang bertanya.
Pemimpin NU tidak hanya membutuhkan kemampuan menghitung peta dukungan. Ia membutuhkan kejernihan batin untuk membaca persoalan umat. Ada dimensi spiritual yang tidak bisa digantikan oleh kalkulator politik. Dalam tradisi pesantren, keputusan besar tidak hanya dipertimbangkan dengan kepala, tetapi juga dengan hati, doa, tirakat, musyawarah, dan pertimbangan para kiai.
Di sinilah istilah celestial factors menjadi menarik untuk direnungkan. Faktor langit bukan berarti mengabaikan prosedur organisasi. Ia justru mengingatkan bahwa kekuasaan dalam organisasi keagamaan tidak semestinya berhenti pada persoalan siapa mendapatkan posisi. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa posisi itu diperoleh dan kepada siapa kekuasaan itu dipertanggungjawabkan?
Muktamar juga tidak boleh habis energinya untuk membicarakan suksesi. Di luar Tambakberas, masyarakat sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, korupsi, pendidikan, transformasi digital, perubahan iklim, hingga masa depan demokrasi membutuhkan pandangan keagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif.
Materi Muktamar sendiri memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi NU jauh lebih luas. Forum ini membawa pembahasan bahtsul masail, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, serta rekomendasi organisasi.
Karena itu, menarik jika pembahasan tentang aset digital, kebangsaan, keadilan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan persoalan umat tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk perebutan kursi. Organisasi sebesar NU memiliki modal sosial yang terlalu besar untuk hanya dipertontonkan sebagai pertarungan elite lima tahunan.
Ada jutaan warga yang mungkin tidak pernah masuk ruang sidang Muktamar. Mereka tidak tahu bagaimana lobi berlangsung. Mereka tidak mengikuti setiap nama yang disebut sebagai calon pemimpin. Namun, mereka akan merasakan langsung dampak keputusan organisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka adalah warga yang menghidupkan madrasah, mengajar anak-anak di TPQ, mengurus masjid, menjaga pesantren, menggerakkan koperasi, mengelola lembaga pendidikan, dan menghidupi tradisi keagamaan di kampung-kampung. Mereka adalah wajah NU yang sering tidak masuk kamera.
Maka, Romlah sebenarnya sedang mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana kepada para elite organisasi: untuk siapa Muktamar ini diselenggarakan?
Pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Ia membutuhkan pembuktian setelah palu sidang diketukkan dan kepengurusan baru terbentuk.
Jangan sampai mereka yang datang ke Jombang dengan niat lillahi ta'ala justru pulang membawa kesan bahwa organisasi yang mereka cintai terlalu sibuk mengurus perebutan kursi. Jangan sampai keringat warga yang memadati Tambakberas hanya menjadi latar belakang bagi pertarungan kepentingan elite.
NU memiliki sejarah yang terlalu panjang untuk kehilangan marwah hanya karena proses suksesi. Organisasi ini lahir dari pesantren, tumbuh dari masyarakat, dan bertahan karena khidmah para ulama serta warga biasa yang bekerja tanpa banyak bicara.
Muktamar ke-35 karena itu bukan hanya ujian bagi mereka yang memegang hak suara. Ia juga ujian bagi seluruh warga NU. Apakah organisasi ini mampu mengubah kebesaran jumlah menjadi kebesaran gagasan? Apakah kekuatan struktural mampu kembali menyatu dengan ketulusan kultural? Apakah kekuasaan dapat ditempatkan sebagai amanah, bukan sekadar tujuan?
Di halaman Tambakberas, puluhan ribu Romlah mungkin tidak memiliki suara dalam ruang pemilihan. Namun, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting: legitimasi moral sebagai warga yang terus menjaga NU dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka datang membawa doa. Para muktamirin datang membawa mandat.
Semoga keduanya bertemu dalam satu keputusan yang tidak hanya memenangkan seseorang, tetapi menyelamatkan marwah organisasi.
Sebab Muktamar yang baik bukanlah Muktamar yang sekadar berhasil memilih pemimpin. Muktamar yang baik adalah Muktamar yang membuat warga di luar ruang sidang tetap percaya bahwa NU masih menjadi rumah besar bagi khidmah, ilmu, dan kemaslahatan bangsa.