 |
Ilustrasi: AI/As'ad Fauzuddin Khunaifi |
Pimpinan Konsolidosa
Jombang beberapa hari ini bukan sekadar kota yang dipenuhi kendaraan dan rombongan dari berbagai penjuru Nusantara. Di tanah para kiai itu, sejarah sedang mencari arah baru.
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas menjadi tempat bertemunya ribuan manusia dengan latar yang berbeda. Para kiai, pengurus cabang, santri, tokoh masyarakat, dan warga biasa datang membawa harapan masing-masing. Di ruang-ruang sidang, masa depan organisasi sedang dibicarakan. Di luar pagar pesantren, masyarakat Nahdliyin datang dengan cara yang jauh lebih sederhana: membawa ketulusan.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akhirnya memperlihatkan wajah ganda sebuah organisasi besar. Ada NU yang bekerja melalui struktur. Ada pula NU yang hidup melalui kultur. Keduanya bertemu di Jombang, tetapi tidak selalu berbicara dengan bahasa yang sama.
Lebih dari lima puluh ribu warga yang tergabung dalam rombongan lillahi ta'ala atau Romlah datang secara swadaya. Mereka tidak datang untuk menghitung peluang siapa yang menang. Mereka datang untuk ngalap berkah, bertemu para kiai, menikmati suasana Muktamar, sekaligus merawat rasa memiliki terhadap organisasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Di sisi lain, para pemilik mandat struktural sedang menghadapi pekerjaan yang jauh lebih serius. Tata tertib harus disepakati. Laporan pertanggungjawaban harus dibahas. Pandangan cabang dan wilayah harus didengarkan. Setelah itu, mekanisme suksesi kepemimpinan akan menentukan siapa yang dipercaya membawa NU memasuki fase berikutnya.
Di sinilah Muktamar menjadi lebih dari sekadar pergantian pengurus.
Ia adalah pertarungan tentang arah.
Nama-nama besar muncul dalam percakapan publik. Ada petahana, ada tokoh pesantren, ada figur yang membawa gagasan regenerasi. Di tingkat Rais Aam, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA menempatkan ulama sepuh sebagai bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan. Sementara di wilayah tanfidziyah, dinamika kandidat Ketua Umum PBNU memperlihatkan betapa besar energi yang tercurah untuk menentukan siapa yang akan menjadi nakhoda organisasi.
Namun, terlalu cepat jika Muktamar hanya dibaca sebagai pertandingan antarnama.
Sebab NU bukan organisasi yang hidup hanya dari nama ketua.
NU hidup dari ribuan pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim, lembaga pendidikan, dan keluarga Nahdliyin yang setiap hari menjalankan kehidupan tanpa pernah masuk ke ruang rapat elite. Mereka adalah wajah NU yang tidak selalu muncul di layar televisi. Mereka tidak memiliki mikrofon di arena Muktamar. Tetapi merekalah yang membuat organisasi ini memiliki akar.
Karena itu, pertanyaan terpenting Muktamar ke-35 bukan hanya siapa yang akan terpilih.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: NU hendak dibawa ke mana?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena organisasi sebesar NU selalu berada di antara dua tarikan. Di satu sisi terdapat tuntutan modernisasi, profesionalisasi, transformasi digital, dan kemampuan merespons perubahan global. Di sisi lain terdapat pesantren sebagai rumah kultural yang membentuk watak NU sejak kelahirannya.
Modernisasi tidak salah. Organisasi memang harus berubah mengikuti zaman. Tetapi perubahan yang kehilangan akar dapat membuat sebuah organisasi tampak besar secara struktur, namun semakin jauh dari denyut kehidupan umat.
Di sinilah konsep otoritas dalam tradisi pesantren menjadi penting. Kiai tidak memperoleh pengaruh hanya karena memiliki jabatan. Otoritas tumbuh dari keteladanan, keilmuan, pengabdian, dan hubungan panjang dengan masyarakat. Itulah sebabnya suara seorang kiai di sebuah kampung terkadang jauh lebih didengar daripada pidato seorang pejabat di gedung megah.
Muktamar seharusnya tidak merusak modal sosial tersebut.
Jika suksesi kepemimpinan terlalu sibuk dengan kalkulasi suara, organisasi akan mudah terjebak pada logika angka. Siapa memiliki berapa suara? Siapa menguasai cabang mana? Siapa berada dalam barisan siapa?
Padahal, organisasi keagamaan memiliki ukuran yang lebih panjang daripada sekadar menang dan kalah.
Kemenangan seorang kandidat seharusnya tidak membuat kelompok lain merasa dikalahkan. Sebab setelah Muktamar selesai, seluruhnya kembali kepada satu rumah yang sama.
Di sinilah tradisi musyawarah memperoleh maknanya. Musyawarah bukan sekadar cara membagi kursi. Ia adalah mekanisme untuk menemukan jalan yang paling membawa kemaslahatan. Dalam tradisi keulamaan, keputusan tidak semestinya lahir dari nafsu memenangkan kelompok, tetapi dari kesediaan menundukkan kepentingan pribadi di hadapan kepentingan yang lebih besar.
Maka, AHWA pun tidak boleh dipandang hanya sebagai mekanisme memilih Rais Aam. Ia memiliki simbolisme yang lebih dalam. Kehadiran para ulama sepuh mengingatkan bahwa organisasi sebesar NU membutuhkan kompas moral ketika politik organisasi mulai terlalu gaduh.
Begitu pula pemilihan Ketua Umum bukan semata-mata mencari administrator terbaik.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu menghubungkan pesantren dengan dunia modern. Mampu membaca perubahan tanpa kehilangan akar. Mampu berdialog dengan negara tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan. Mampu berbicara di forum internasional tanpa lupa mendengarkan keluhan masyarakat di desa.
Tantangannya semakin berat karena dunia berubah dengan cepat.
Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan. Ekonomi bergerak melampaui batas negara. Anak-anak muda semakin kritis terhadap organisasi lama. Pesantren menghadapi tantangan baru dalam pendidikan. Sementara persoalan bangsa seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, keadilan pajak, dan pengelolaan aset negara membutuhkan keberanian moral dari organisasi masyarakat sipil.
Karena itu, Muktamar tidak boleh berhenti pada persoalan siapa menduduki kursi apa.
Di luar Tambakberas, ada petani yang memikirkan harga pupuk. Ada guru madrasah yang memikirkan kesejahteraan. Ada santri yang memikirkan masa depan. Ada anak muda yang bertanya apakah organisasi keagamaan masih relevan dengan dunia yang mereka hadapi.
Pertanyaan mereka jauh lebih besar daripada persoalan kontestasi lima tahunan.
Mereka sedang menunggu jawaban tentang bagaimana agama dapat hadir dalam kehidupan nyata.
Itulah sebabnya pemandangan puluhan ribu Romlah di sekitar Muktamar menjadi sangat penting. Mereka seperti cermin yang diam-diam diletakkan di hadapan para elite organisasi. Mereka datang tanpa jabatan. Tanpa lobi. Tanpa ruang karantina. Tanpa kalkulasi politik yang rumit.
Mereka hanya membawa identitas sebagai bagian dari umat.
Jika para peserta Muktamar mampu membaca cermin itu, maka suara warga di luar ruang sidang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Sebab organisasi tidak pernah benar-benar besar karena jumlah pengurusnya. Organisasi menjadi besar karena masyarakat merasa memiliki dan dilayani olehnya.
Jombang hari ini sedang mengajarkan satu hal sederhana.
Kapal besar bernama NU boleh memiliki mesin modern. Layarnya boleh diperbarui. Navigasinya boleh menggunakan teknologi terbaru. Tetapi kapal itu tetap membutuhkan kompas.
Kompas itu adalah nilai.
Kompas itu adalah pesantren.
Kompas itu adalah tradisi keilmuan.
Dan yang paling penting, kompas itu adalah keberpihakan kepada umat.
Siapa pun yang kelak dipercaya menjadi Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU, ia tidak hanya menerima jabatan. Ia menerima warisan sejarah yang panjang sekaligus pekerjaan rumah yang jauh lebih panjang.
Ia harus menyembuhkan luka internal tanpa menghapus perbedaan. Ia harus membawa NU menjadi modern tanpa menjadikannya kehilangan wajah pesantren. Ia harus dekat dengan kekuasaan tanpa berubah menjadi bagian dari kekuasaan. Ia harus mampu berdiri di panggung dunia tanpa lupa kepada jamaah yang datang ke Muktamar menggunakan truk dan kereta.
Sebab pada akhirnya, Muktamar bukan tentang siapa yang paling keras meneriakkan kemenangan.
Muktamar adalah tentang siapa yang paling siap memikul amanah setelah suara tepuk tangan berhenti.
Ketika lampu panggung Tambakberas suatu hari dimatikan dan ribuan kendaraan Romlah meninggalkan Jombang, yang tersisa bukan lagi poster kandidat atau hitungan suara. Yang tersisa adalah pertanyaan sederhana dari umat: apakah NU menjadi semakin dekat dengan mereka?
Jika jawabannya iya, maka Muktamar telah menemukan jalannya.
Jika tidak, sebesar apa pun kemeriahan Jombang hari ini, kita mungkin hanya sedang menyaksikan pergantian pengurus, bukan perubahan arah.
Dan NU, di abad keduanya, membutuhkan lebih dari sekadar pergantian nakhoda.
Ia membutuhkan kompas yang tetap menunjuk kepada umat.