 |
| Ilustrasi: AI/As'ad Fauzuddin Khunaifi |
As'ad Fauzuddin Khunaifi
Pimpinan Konsolidosa
Ada sesuatu yang terasa berbeda dari Tambakberas pada Senin pagi, 31 Agustus 2026. Muktamar telah sampai di penghujungnya. Para muktamirin bersiap pulang. Spanduk akan diturunkan, tikar akan digulung, dan jalan-jalan Jombang perlahan kembali kepada ritmenya semula.
Namun, keputusan yang lahir dari pesantren itu tidak ikut pulang sebagai sekadar berita.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031. Sehari sebelumnya, Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA secara mufakat menetapkan kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.
Dua nama itu menghadirkan komposisi yang menarik. Yang satu melanjutkan mandat spiritual dari periode sebelumnya. Yang lain membawa kembali nama keluarga besar Tebuireng ke pucuk tanfidziyah NU.
Gus Kikin bukan sekadar pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ke-8. Dari garis ibunya, ia merupakan cicit Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jalur nasab itu bersambung melalui Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Mbah Hasyim.
Di sinilah keputusan Tambakberas menjadi menarik dibaca lebih jauh.
Sebab dalam tradisi pesantren, nasab bukan sekadar urusan silsilah keluarga. Nasab sering kali menjadi pintu masuk kepada memori kolektif. Di dalamnya tersimpan cerita tentang guru, sanad keilmuan, pengabdian, adab, dan sejarah panjang sebuah komunitas.
Tetapi nasab juga tidak pernah cukup dengan sendirinya.
Seorang anak kiai tidak otomatis menjadi kiai yang dihormati. Seorang keturunan pendiri tidak otomatis menjadi penjaga warisan pendiri. Nasab baru memperoleh makna ketika ia bertemu dengan ilmu, akhlak, khidmah, dan kemampuan membaca zaman.
Karena itu, kembalinya pucuk tanfidziyah NU kepada dzurriyah Mbah Hasyim sebaiknya tidak dibaca sebagai politik dinasti dalam pengertian politik elektoral biasa. Ia lebih menarik dibaca sebagai pertemuan antara nasab biologis dan nasab perjuangan.
Gus Kikin datang dari keluarga pendiri, tetapi mandatnya lahir melalui mekanisme organisasi. Dalam proses penjaringan, namanya memperoleh 472 suara dan menjadi peraih suara terbanyak di antara calon yang memenuhi persyaratan. Setelah itu, keputusan final Ketua Umum diambil melalui musyawarah AHWA.
Artinya, darah tidak bekerja sendirian.
Ada struktur organisasi yang mengujinya. Ada suara muktamirin yang mengantarkannya. Ada AHWA yang memusyawarahkannya. Dan ada pakta integritas yang harus ditandatangani setelah penetapan.
Di titik ini, pesantren mengajarkan sesuatu yang berbeda dari logika politik kekuasaan modern.
Kepemimpinan tidak semata-mata tentang siapa yang paling keras menyatakan diri. Ia juga bukan sekadar perlombaan mengumpulkan baliho, dukungan, atau mesin politik. Dalam tradisi pesantren, ada ruang untuk menunggu, ditugaskan, dimusyawarahkan, kemudian menerima amanah.
Bahkan sebelum Muktamar, Gus Kikin pernah menyatakan bahwa pencalonannya bukan berasal dari niat pribadi. Ia menyebutnya sebagai keputusan dan amanah PWNU serta PCNU se-Jawa Timur. Ia juga menekankan bahwa kebersamaan NU lebih penting daripada sekadar siapa yang menjadi ketua umum.
Kalimat semacam itu penting dibaca dalam konteks organisasi keagamaan sebesar NU.
Sebab semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula godaan untuk menjadikan jabatan sebagai tujuan. Padahal jabatan dalam tradisi khidmah seharusnya justru menjadi beban yang harus dipertanggungjawabkan.
Di sinilah keberadaan KH Miftachul Akhyar menjadi penting.
Rais Aam tidak sekadar pasangan struktural Ketua Umum. Dalam konstruksi kepemimpinan NU, Rais Aam merepresentasikan dimensi syuriyah yang menjadi jangkar keulamaan organisasi. Miftachul Akhyar dipilih kembali secara mufakat oleh sembilan anggota AHWA pada Ahad malam, 30 Agustus 2026.
Maka komposisi Miftachul Akhyar dan Gus Kikin dapat dibaca sebagai dua lapis kepemimpinan.
Ada kesinambungan dan ada pergantian.
Ada pengalaman yang diteruskan dan ada energi baru yang datang.
Ada otoritas keulamaan yang menjaga arah, sekaligus kepemimpinan tanfidziyah yang harus menggerakkan organisasi menghadapi dunia yang semakin kompleks.
Dalam bahasa sosiologi Max Weber, kepemimpinan semacam ini menarik karena mempertemukan otoritas tradisional dengan kebutuhan organisasi modern. Tetapi NU memiliki sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori Weber.
Ada barakah.
Ada sanad.
Ada pesantren.
Ada hubungan guru dan murid yang tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam angka statistik.
Itulah sebabnya membaca NU hanya dari kalkulasi suara akan membuat kita kehilangan separuh cerita.
Di Tambakberas, keputusan organisasi tidak berhenti pada siapa menang dan siapa kalah. Muktamar justru menguji apakah para pemimpin mampu mengubah mandat menjadi khidmah.
Ini pekerjaan yang jauh lebih berat.
Sebab setelah kentongan penutupan dipukul Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi, panggung Muktamar memang selesai. Presiden secara resmi menutup Muktamar ke-35 NU di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, didampingi Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum terpilih Gus Kikin.
Tetapi sesungguhnya pekerjaan baru saja dimulai.
NU memasuki lima tahun baru dengan persoalan yang tidak kecil. Kemandirian ekonomi warga, pendidikan pesantren, transformasi digital, regenerasi ulama, kesehatan, lingkungan, politik kebangsaan, hingga hubungan agama dan negara akan terus meminta jawaban.
Di tengah itu semua, nama besar Mbah Hasyim tidak boleh berhenti menjadi ornamen simbolik.
Justru di sinilah Gus Kikin menghadapi ujian sejarah.
Menjadi cicit pendiri NU adalah kehormatan. Tetapi menjadi penjaga cita-cita pendiri jauh lebih sulit. Nasab dapat diwariskan melalui darah. Khidmah tidak.
Khidmah harus dikerjakan.
Begitu pula dengan KH Miftachul Akhyar. Terpilih kembali sebagai Rais Aam bukan hanya tanda kepercayaan. Ia adalah mandat untuk menjaga agar perubahan tidak membuat NU kehilangan akar, sekaligus memastikan tradisi tidak berubah menjadi romantisme yang menghambat kemajuan.
Barangkali inilah makna terdalam dari poros langit Tambakberas.
Langit tidak pernah meminta manusia berhenti bergerak. Langit justru menjadi arah ketika manusia berjalan.
Dan pesantren, dengan segala kesederhanaannya, selalu mengajarkan bahwa perjalanan jauh membutuhkan kompas.
Muktamar ke-35 telah memilih dua nakhoda. Tetapi sejarah belum memberikan nilai akhir kepada keduanya. Nilai itu baru akan ditulis oleh lima tahun pengabdian yang akan datang.
Jika Gus Kikin mampu menjadikan nasab sebagai tanggung jawab, bukan privilese, maka pulangnya trah Mbah Hasyim ke pucuk tanfidziyah akan menemukan maknanya.
Jika Kiai Miftach mampu menjaga syuriyah tetap menjadi jangkar moral, maka kontinuitas tidak akan berubah menjadi stagnasi.
Dan jika keduanya mampu berjalan bersama, NU tidak hanya sedang meneruskan sebuah organisasi.
Ia sedang merawat sebuah peradaban.
Dari Tambakberas, kita belajar bahwa kepemimpinan yang baik bukan tentang siapa yang paling tinggi duduk di atas kursi.
Kepemimpinan adalah tentang siapa yang paling bersedia memikul amanah setelah semua kursi itu ditinggalkan.
Karena pada akhirnya, kursi akan kosong.
Nama akan menjadi sejarah.
Tetapi khidmah yang ikhlas, insyaallah, akan terus menemukan jalan pulangnya kepada langit.