 |
| Ilustrasi: AI/As'ad Fauzuddin Khunaifi |
As'ad Fauzuddin Khunaifi
Pimpinan Konsolidosa
Bencana tidak pernah datang membawa satu persoalan. Ia datang bersama reruntuhan bangunan, kehilangan anggota keluarga, kecemasan, kebutuhan pangan, air bersih, pendidikan, hingga pertanyaan sederhana tentang kapan seseorang bisa kembali tidur tanpa rasa takut. Di Flores, persoalan itu menjadi semakin panjang karena gempa susulan terus terjadi setelah guncangan utama melanda.
Rabu, 26 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Nagekeo. Kehadiran kepala negara membawa pesan bahwa persoalan warga terdampak bencana tidak boleh berhenti menjadi urusan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga perlu memastikan proses tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi berjalan sampai masyarakat benar-benar kembali mendapatkan kehidupan yang layak.
Namun di balik kunjungan tersebut terdapat angka yang jauh lebih menggetarkan daripada seremoni apa pun. Ribuan gempa susulan masih terjadi di kawasan Flores. Bagi masyarakat yang tinggal di pengungsian, satu getaran kecil sekalipun dapat menghadirkan kembali kepanikan. Tanah yang bergerak beberapa detik mungkin hanya menjadi catatan dalam laporan kebencanaan, tetapi bagi seseorang yang kehilangan rumah, getaran itu bisa menjadi ingatan tentang kehilangan yang belum selesai.
Di sinilah bencana perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar angka magnitudo dan jumlah bangunan rusak. Bencana juga meninggalkan luka sosial. Kai Erikson dalam kajiannya mengenai trauma kolektif menjelaskan bahwa suatu bencana dapat merusak rasa aman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan bersama. Masyarakat bukan hanya kehilangan rumah secara fisik. Mereka dapat kehilangan perasaan bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk pulang.
Anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi mereka, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang membangun kembali rutinitas. Tidur di tenda, berpindah tempat, mendengar suara sirene, merasakan gempa susulan, dan melihat orang dewasa terus berbicara tentang kemungkinan bencana berikutnya dapat menjadi pengalaman yang membekas. Bantuan pascabencana karena itu tidak cukup dihitung dari berapa banyak paket yang dibagikan.
Ada kebutuhan yang lebih panjang: pemulihan psikososial, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, sanitasi, dan penghidupan. Negara perlu melihat seluruh kebutuhan tersebut sebagai satu kesatuan. Bantuan darurat menyelamatkan hari ini. Rekonstruksi menyelamatkan masa depan.
Kunjungan Presiden ke Nagekeo juga membuka kembali persoalan lama dalam tata kelola kebencanaan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter geografis berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, ketergantungan sepenuhnya kepada pusat bukan pilihan yang ideal. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas logistik, sumber daya manusia, sistem informasi, dan perencanaan kontinjensi yang memungkinkan mereka bergerak sejak menit pertama.
Negara memang memiliki struktur birokrasi. Namun bencana tidak mengenal meja administrasi. Air minum dibutuhkan sebelum surat perjalanan dinas selesai. Obat dibutuhkan sebelum rapat koordinasi berikutnya berlangsung. Tenda dibutuhkan sebelum malam datang. Anak-anak membutuhkan makanan bukan setelah seluruh dokumen pertanggungjawaban selesai disusun, tetapi saat perut mereka lapar.
Persoalan tersebut bukan berarti birokrasi tidak diperlukan. Justru sebaliknya, birokrasi diperlukan agar bantuan tidak berjalan sembarangan. Yang dibutuhkan adalah birokrasi yang mampu bergerak cepat tanpa kehilangan akuntabilitas. Kecepatan dan pertanggungjawaban tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan.
Di tengah situasi seperti itu, solidaritas masyarakat sipil menjadi bagian penting dari sistem kebencanaan. Relawan, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, tenaga medis, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat lainnya sering menjadi kekuatan pertama yang hadir di tengah warga. Mereka mengetahui jalan kecil, mengenal warga setempat, dan memahami kebutuhan yang terkadang tidak segera terbaca dalam laporan resmi.
Kekuatan tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai pengganti negara. Ia adalah energi sosial yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem penanggulangan bencana. Negara memiliki kewenangan dan sumber daya. Masyarakat memiliki kedekatan dan jaringan sosial. Keduanya akan jauh lebih kuat jika bekerja dalam satu ekosistem kemanusiaan.
Di sisi lain, bantuan dalam jumlah besar juga membawa tanggung jawab yang tidak kecil. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pemulihan warga harus dapat ditelusuri. Setiap proyek pembangunan harus memiliki standar keselamatan yang jelas. Setiap rumah yang dibangun kembali harus mempertimbangkan ancaman bencana di masa depan. Pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Ia harus membuat masyarakat lebih siap menghadapi risiko berikutnya.
Di sinilah kunjungan seorang kepala negara seharusnya mendapatkan makna yang lebih panjang. Kehadiran Presiden memang penting secara simbolik. Warga ingin mengetahui bahwa penderitaan mereka dilihat oleh negara. Namun simbol hanya menjadi berarti jika diteruskan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan.
Pengungsi tidak tinggal selamanya di tenda. Anak-anak harus kembali ke sekolah. Orang tua harus kembali bekerja. Rumah harus kembali berdiri. Fasilitas kesehatan harus kembali berfungsi. Jalan harus kembali dapat dilalui. Dan yang paling penting, rasa aman masyarakat harus perlahan-lahan dibangun kembali.
Gempa juga mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya berbicara tentang seberapa cepat sebuah bangunan berdiri. Ia harus berbicara tentang seberapa kuat bangunan tersebut bertahan. Setiap pengalaman bencana seharusnya menjadi pelajaran bagi tata ruang, konstruksi, pendidikan kebencanaan, hingga sistem peringatan dini.
Masyarakat Flores tidak membutuhkan simpati yang hanya bertahan selama pemberitaan masih ramai. Mereka membutuhkan solidaritas yang bertahan setelah kamera pergi. Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir bukan hanya saat pejabat datang, tetapi juga saat proses pemulihan memasuki bulan-bulan yang panjang dan melelahkan.
Tujuh ribu lebih getaran tidak hanya mengguncang tanah Flores. Ia juga mengguncang cara kita memahami kehadiran negara. Bencana selalu memperlihatkan kualitas sebuah sistem dengan cara yang paling jujur. Di atas kertas, semua lembaga dapat memiliki prosedur. Di lapangan, yang menentukan adalah apakah prosedur itu mampu berubah menjadi pertolongan.
Sebab negara bukan sekadar gedung, anggaran, dan peraturan. Negara hadir dalam segelas air yang sampai kepada pengungsi, obat yang tersedia bagi orang sakit, sekolah yang kembali dibuka, rumah yang dibangun dengan aman, dan tangan yang tidak meninggalkan warga setelah berita tentang bencana mulai dilupakan.
Flores masih berguncang. Karena itu, perhatian kita seharusnya tidak ikut berhenti.